Mempersoalkan Pragmatisme Partai Politik

Ahmad Fuad Fanani  ;   Direktur Riset MAARIF Institute for Culture and Humanity,

Pengajar di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA   

SINDO, 07 Februari 2013

Hari-hari ini kita menyaksikan dinamika politik dan kesibukan partai politik dalam menyongsong dan mempersiapkan Pemilu 2014.Dinamika politik terbaru tampak pada penetapan Luthfi Hasan Ishaaq dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai tersangka kasus suap izin impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Kasus ini masih akan terus menggelinding, karena beberapa pejabat penting diduga juga terlibat dalam pusaran korupsi suap ini. Sebelumnya, suhu politik di Indonesia juga menghangat akibat dari konflik internal di Partai NasDem yang berujung pada pengunduran diri Hary Tanoesoedibjo dan para pengurus teras partai ini. Gegap gempita politik dan parpol menjelang Pemilu 2014 itu,menunjukkan perpolitikan Indonesia terus bergairah dan bergerak dinamis.

Dari sekian banyak parpol yang berjibaku untuk memenuhi syarat verifikasi administratif dan faktual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 10 parpol yang berhak mengikuti perhelatan akbar tahun 2014.Dari 10 parpol yang ada itu, sebagian besar juga sedang diuji dengan berbagai permasalahan, baik masalah internal maupun eksternal. Meski banyak tantangan dan dinamika yang terjal dalam politik, antusiasme banyak orang untuk berpolitik dan mendirikan partai politik sangat besar.Hal itu karena kedudukan parpol di Indonesia masih sangat sentral.

Problem Mendasar 

Saat ini, partai politik di Indonesia lebih mempunyai kekuatan dan wibawa yang berdampak signifikan dalam kehidupan kenegaraan kita. Jika sebelumnya perpolitikan Indonesia banyak direkayasa dan masih sering ada “sandiwara politik”, pascareformasi perpolitikan Indonesia lebih terkonsolidasi.Dengan segala kekurangannya, partai-partai politik yang berpartisipasi mengikuti pemilu itu, sudah sepakat menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya aturan main yang dipatuhi (the only game in the town).

Dengan begitu, demokrasi bisa menjadi rambu-rambu yang mengatur permainan politik itu.Akan tetapi harus dicatat pula bahwa kondisi partai politik di Indonesia masih mengalami problem-problem klasik yang serius dan fundamental.Problem korupsi di internal partai dan keterlibatan anggota partai politik dalam praktek korupsi sudah umum terjadi.Hal itu karena sistem dan budaya politik di Indonesia masih mengharuskan para politisi itu menghidupi partai yang sangat berbiaya tinggi.

Tingkat kemahiran dan reputasi seorang politisi biasanya diukur dari sejauh mana kecanggihan dia mampu bermain dan mendatangkan sumbersumber capital bagi partainya. Kasus Luthfi Hasan Ishaaq dari PKS adalah contoh dari sekian banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh para politisi, baik di level eksekutif maupun legislatif. Praktik korupsi yang banyak terjadi di institusi negara ini, sejalan dengan pernyataan Larry Diamond bahwa masalah korupsi dan penegakan hukum adalah problem yang menjadi hambatan serius proses konsolidasi demokrasi di Indonesia (Indonesia’s Place in Global Democracy, 2010).

Partai politik di Indonesia juga banyak yang kurang merakyat dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat.Mereka hanya datang saat menjelang pemilu untuk berkampanye dan ketika ada acara seremonial yang mendatangkan petinggi partai.Atau ketika terjadi bencana, mereka cukup memberikan sedikit bantuan untuk kemudian mengibarkan bendera partai.Sedangkan kerja-kerja konkret untuk rakyat dan advokasi hak-hak rakyat sangat jarang dilakukan.

Hal ini berlaku sama baik pada partai politik yang berkesempatan berkuasa (the ruling parties) maupun partaipartai yang hanya berada di parlemen.Bahkan,banyak partai- partai yang hanya mengandalkan iklan-iklan di media (political advertising) guna meraih simpati rakyat dengan memberi janji-janji baru atau janji lama dengan kemasan baru. Akibatnya, banyak masyarakat yang apatis dengan partai politik dan politisi.Meskipun sebenarnya masih banyak juga politisi yang jujur, serius, dan berkomitmen untuk bangsa.

Dengan kondisi internal dan sistem kerja yang sedemikian itu, tidak heran jika partai-partai politik di Indonesia kurang bisa melahirkan kader-kader yang bisa tampil menjadi pemimpin bangsa. Para pemimpin bangsa ini justru banyak dilahirkan dari pengaderan dari wilayah lain seperti organisasi masyarakat, militer, pengusaha, kampus, dan sebagainya. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Australia di mana para pemimpin politik dan negaranya banyak berasal dari pengaderan partai.

Para pemimpin itu sebelum aktif di partai sebelumnya juga telah matang menjadi aktivis mahasiswa sejak zaman mudanya. Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Kevin Rudd, Julia Gillard, dan Tony Abbott adalah di antara para pemimpin dari Inggris dan Australia yang telah matang dididik di partai dan tampil menjadi pemimpin bangsa yang tangguh dan meyakinkan.Tidak heran jika mental mereka sebagai politisi lebih terbentuk dan mereka sangat berani dan canggih berdebat untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan politiknya di depan partai oposisi.

Reorientasi Parpol 

Marcus Mietzner dalam Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation (2009) menyatakan bahwa pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 sebetulnya menandai akhir transisi demokrasi. Dia berargumen bahwa selama era transisi dari 1998-2004,banyak sekali konflik komunal,konflik sosial, dan persaingan politik antara sipil dan militer.

Dalam kurun waktu itu, banyak perjuangan yang telah menghasilkan konsensus politik,perbaikan institusi, penciptaan lembaga- lembaga baru, serta upaya serius untuk membentuk prosedur demokrasi yang baru. Oleh karena itu, agar proses akhir transisi yang beralih ke konsolidasi demokrasi itu tidak kembali mundur ke belakang, maka partai politik harus lebih giat dan serius bekerja untuk rakyat. Partai politik harus melakukan reorientasi politiknya dan mengubah paradigmanya untuk lebih membumi dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Partai politik harus terus- menerus bekerja sepanjang waktu untuk perbaikan kondisi masyarakat. Kerjakerja sosial (social works) yang sudah banyak dilakukan oleh para politisi di Amerika Serikat dan negara maju lainnya, hendaknya bisa dijadikan salah satu acuan.Dengan begitu,para politisi itu tidak menjadi orang yang “berumah di atas angin” yang gagap berdialog dengan rakyat dan tidak mengetahui kebutuhan konstituennya.

Kerja-kerja politik berbasis komunitas yang seperti pernah dilakukan oleh Tan Malaka ketika mendidik dan mencerdaskan rakyatnya di lingkungan sekolah dan buruh perkebunan adalah sebuah contoh ideal dari kerja aktivis partai politik. Jika para politisi kita banyak yang mau menyingsingkan baju dan terjun langsung ke komunitas,masa depan Indonesia yang lebih cerah dan adil pasti akan segera dapat kita nikmati bersama. Wallahu A’lam Bisshawab

1.2 KONSEP IDEOLOGI POLITIK

A.KONSEP

1. Menurut  Christenson, et.al.,dalam bukunya “Ideologies and Modern Politics”

, mendefinisikan ideologi politik “sebagai suatu sistem kepercayaan yang menjelaskan dan menjastifikasikan tatanan poitik yang dipilih suatu masyarakat” (Rusli Karim, 1990 : 2).

2. Mirriam Budiarjo, menyatakan : “ideologi politik adalah himpunan ilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan suatu “Weltanschuung” yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.

B.FUNGSI IDEOLOGI POLITIK

1. Menurut Christenson, et.al.,fungsi ideologi adalah untuk menuntun, mendukung, mendorong dan membatasi tindakan-tindakan  politik perseorangan, kelompok maupun negara  (Rusli Karim, 1990:2).

2. Menurut Lyman Tower Sargent, “ideologi politik memberi orang-orang yang percaya suatu gambaran tentang dunia baik sebagaimana adanya maupun sebagaimana seharusnya, dan ia juga mengatur kompleksitas dunia sampai ke suatu yang agak sederhana dan dapat dipahami” (1986:3).

C.PRINSIP-PRINSIP IDEOLOGI POLITIK

1. Menurut Gilbert Abcarian dan George Massanat, dalam “Contemporary Political System”   bahwa prinsip yang terkandung dalam setiap ideologi politik adalah :

1.     Perceptual Selectivity

2.     Rationality (alasan pembenar/ legitimasi )

3.     Scriptualisme (pertentangan ideologi )

d. Normative Certitude (untuk moral sense dan sebagai landasan aktivitas politik (fundamentalisme politik)

e. Trancendentalism (visi transendetal misalnya mewujudkan ketertiban masyarakat) (Cheppy Haricahyono, 1986:135).

2. Menurut Padmo Wahjono, unsur/ prinsip yang terdapat dalam ideologi mencakup dimensi idealisme,realisme dan fleksibelitas.

D.BEBERAPA IDEOLOGI POLITIK

1.Penggolongan ideologi

Secara garis besar pandangan hidup suatu bangsa dapat dikelompokkan sifatnya dalam :

a.Pandangan yang bersifat perseorangan atau individualistik;

b.Pandangan hidup yang bersifat kekeluargaan atau integralistik;

c.Pandangan hidup yang bersifat otoriter yang dapat tumbuh dari kedua macam pandangan hidup tersebut (Gema Pancasila, No.57:19)

2.Demokrasi

a.Konsep

-Brubacher menyimpulkan makna demokrasi, sebagai berikut :

1. Democracy a respect for dignity of the individual;

2. Democracy as equalitarism;

3. Democracy is freedom;

4. Democracy is sharing (Mohammad Noor Syam,1983:249)

-John Dewey sebagai pemberi dasar filosofis demokratis tergantung   pada konsensus sosial dengan pandangan pada perkembangan…., didasarkan atas kebebasan, persamaan dan partisipasi politik (Varma,1987:220).

b. Prinsip-prinsip Demokrasi

-Menurut Lymen Tower Sargent :

a. Keterlibatan warga negara dalam perbuatan keputusan politik

b. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara

c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara

d. Suatu sistem perwakilan

e. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas

-Amin Rais menyimpulkan tentang prinsip-prinsip demokrasi meliputi :

a. Partisipasi dalam pengambilan  keputusan

b.persamaan di depan hukum

c.distribusi pendapatan secara adil(adanya ekualitas ekonomi di samping politik dan hukum)

d.kesempatan pendidikan yang sama

e.empat macam kebebasan(pendapat,persuratkabaran,berkumpul,beragama)

f.ketersediaan dan keterbukaan informasi(misalnya tahu kualitas pemimpin,situasi yang slalu berkembang,dll)

g.mengindahkan fatsoen

h.kebebasan individu:memiliki privacy seperti yang di inginkan,misalnya memilih pendidikan,tempat tinggal,pekerjaan

i.semangat kerjasama,motivasi kerjasama lebih dalam daripada sekedar penghitungan prakmatis

j.hak untuk protes,adanya mekanisme koreksi terhadap penyelewengan

c.kecenderungan dewasa ini

Beberapa masalah mendasar yang dihadapi ideologi demokrasi,antara lain:

1.bagaimana memodifikasi nilai-nilai dasar yang sejalan dengan peradaban modern.

2.bagaimana meningkatkan partisipasi dalam kehidupan bernegara

3.bagaimana mewujudkan tercapainya kebebasan dan persamaan.

3.Ideologi Komunis

a.Konsep

pandangan karl marx terhadap kapitalisme:

marx menganggap bahwa kapitalisme akan membayar pekerja-pekerja yang hanya cukup untuk mempertahankan hidup,upah sekedar untuk mempertahankan hidup,upah sekedar untuk menyambung hidup.marx menganggap sererti itu sebab:

1. ada kelebihan buruh dan tak ada keperluan untuk membayar lebih.

2. dia tidak percaya bahwa kapitalisme akan membayar buruh lebih dari tingkat upah yang di perlukan.

3. dia menganggap bahwa kapialisme akan berhadapan dengan serangkaian krisis ekonomi yang tidak memungkinkan kapitalis untuk membayar lebih banyak(lyman tower sargent,1986:113-114)

b.prinsip-prinsip komunisme penuh adalah sebagai berikut:

1. distribusi pendapatan sesuai dengan kebutuhan ,tidak lagi sesuai dengan kerja buruh.

2. tidak mengenal kelas-kelas sosial

3. negara bertambah buruk

4. produktivitas sangat tinggi,sehingga hasil yang ada cukup memenuhi kebutuhan

5. kesadaran sosial yang tinggi,orang bekerja tanpa insentif

6. meluasnya persamaan tetapi bukan persamaan mutlak

7. tidak ada uang

8. ekonomi komando

9. ekonomi dikelola oleh ikatan produsen yang sama dan ersifat bebas

10.perbedaan antara kedudukan menghilang,sehingga tidak ada perbedaan sosial antara kota dan pedesaan

11.setiap orang melakukan pekerjaan fisik sebanyak pekerjaan intelektual

12.sistem yang pertama kali ditunjukan oleh Stalin,adalah meliputi seluruh dunia(Lyman TowerSargent,1986:150)

c.Kecenderungan dewasa ini

Dewasa ini sosialisme/komunisme sedang mengalami keruntuhan.

Faktor penyebabnya:

1.Sebab-sebab internal:

a. .kecenderungan otoriterianisme yang menekan rakyat sampai pada titik optimal,melalui         rekayasa politik yang serba sentralistik dan top-down menyebabkan rezim makin otoriter,rakyat makin tertekan,yang pada akhirnya menumbuhkan dua dampak sekaligus.Di satu segi,rezim makin represif,dan bahkan banyak yang korup sepertiyang terjadi di Jerman Timur dan Bilgaria,sedang dipihak lain rakyat tidak memiliki inisiatif.

b. kemunduran di bidang ekonomi.Hampir semua negara sosialis memiliki GNP yang rendah.Potensi rakyat tidak berkembang karena segala permasalahan ekonomi di selesaikan dan di tanganioleh negara atau secara etatis.Tidak ada persaingan untuk mengejar prestasi di kalangan warga negara.

c. Isolasi terhadap dunia luar menyebabkan masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai tentang perkembangan berbagai segi kehidupan yang dialami negara lain,termasuk di bidang ilmu dan teknologi.

2.Pengaruh Eksternal

a. perkembangan mencolok di belahan dunia kapitalis,yang antara lain di tandai oleh perkembangan luar biasa mereka,yang bisa di ukur dengan GNP,tingkat kemajuan dan teknologi serta terbukanya akses untuk lebih berkembang lagi di berbagai aspek penting.

b. Tekanan dari percaturan politik global yang mengharuskan adanya saling ketergantungan antarbangsa makin memojokan negara-negara yang bersikap isolasionis.

c. Kebutuhan akan modal asing yang kian meningkat untuk melanjutkan momentum pembangunan.

d. Makin kerasnya tuntutan universal umat manusia akan kehidupan politik yang egalitarian,terbuku,demokratis dan menjunjung hak-hak asasi dan martabat manusia yang termanifestasikan dalam pemerintahan yang parlemen(M.Rusi Karim,1990:3-4)

Bentuk-Bentuk Ideologi Politik
Dalam ilmu politik, dewasa ini berkembang banyak ideologi diantaranya adalah, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, pancasila dan lain sebagainya.Dengan konflik itu melahirkan kemajuan ilmu sosial yang, terutama ilmu politik yang makin berkembang maju dan melahirkan berbagai paradigma baru.
1) Kapitalisme

Kapitalisme merupakan suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Bapak ideologi kapitalisme adalah Adam Smith dengan Teorinya the Wealth Of Nations, yaitu kemakmuran bangsa-bangsa akan tercapai melalui ekonomi persaingan bebas, artinya ekonomi yang bebas dari campur tangan negara.

Kapitalisme adalah sebuah ajaran yang didasarkan pada sebuah asumsi bahwa manusia secara individu adalah makhluk yang tidak boleh dilanggar kemerdekaannya dan tidak perlu tunduk pada batasan –batasan sosial .

2) Liberalisme

Menurut faham liberalisme, manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas.Manusia dalam perspektif libreralisme sebagai pribadi yang utuh dan lengkap yang terlepas dari manusia lainnya.Manusia sebagai individu memliki potensi dan senantiasa berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri.

3) Sosialisme

Sosialisme merupakan suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik bersama seluruh masyarakat atau milik negara sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Kepemilikan bersama kapital atau kepemilikan kapital oleh negara adalah dewa diatas segala dewa, artinya semua yang ada di dunia harus dijadikan kapital bersama seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sistem kerja sama, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, dan distribusi hasil kerja berdasar prestasi kerja yang telah diberikan.

4) posmodernisme dan posmarsisme kedua ideologi ini karena kontradiksi 

antara kapitalisme dan sosialisme yang makin menajam.sebagian besar ilmuwan politik mencari jalan keluar dan menemukan realitas, bahwa pemikir kapitalis mencari jalan keluar berupa posmarxisme. Kedua ideologi ini hakikatnya adalah revisionisme, mengaburkan paham kapitalisme dan sosialisme.

a) Posmodernisme

Postmodernisme merupakan ideologi tentang hak untuk berbeda
( The Right of Different) yang menolak penyelamatan manusia dari penghisapan manusia atas manusia yang dikumandangkan oleh ideologi sosialisme, dan menolak hegemoni dan dominasi kapital terhadap kehidupan manusia.
b) posmarxisme

pormaxisme merupakan ideologi kaum intelektual bekas kaum Marxist yang ingin memperbaiki nasib rakyat jelata melalui program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah borjuis.

Pormaxisme berlawanan marxisme, yaitu ideologi lahir dari kesadaran kaum buruh untuk mengubah nasibnya dan penindasan, penghisapan kaum kapitalis melalui revolusi sosial.

Faham Keagamaan 

Ideologi keagaamaan pada hakikatnya memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda dengan ideologi liberalisme dan komunisme.Sebenarnya sangat sulit untuk menentukan tipologi ideologi keagamaan, karena sangat banyak dan beraneka ragamnya wujud, gerak dan tujuan dari ideologi tersebut.

Namun secara keseluruhan terdapat suatu ciri bahwa ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita serta moralnya pada suatu ajaran agama tertentu.Gerakan-gerakan politik yang mendasar pada suatu ideologi keagamaan lazimnya sebagai sauatu reaksi atas ketidakadilan, penindasan, serta pemaksaan terhadap suatu bangsa, etnis, ataupun kelompok yang mendasarkan pada suatu agama.
Ideologi Pancasila 

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional.Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan dikalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.

1.3 KONSEP SISTEM POLITIK

Model sistem politik yang hendak diuraikan berikut ini lebih dilihat dari sudut historis dan perkembangan sistem politik ,dimulai dari demokrasi tradisional ke totaliter dan sampai pada demokrasi. Di antara ketiga model sistem politik ini terdapat berbagai sistem politik yang timbul karena disesuaikan dengan kultur dan struktur masyarakat setempat maupun yang timbul sebagai kombinasi unsur-unsur terbaik dari ketiga sistem politik tersebut seperti sistem politik negara-negara berkembang yang lain.

1.     Sistem Politik Otokrasi Tradisional

1.     Kebaikan bersama

Sistem politik ini kurang menekankan pada persamaan tetapi menekankn pada stratifikasi ekonomi ,kebebasan politik individu kurang dijamin tetapi lebih menekankan pada perilaku yang menuruti kehendak kelompok kecil penguasa, kebutuhan moril dan nilai-nilai moral lebih menonjol daripada kebutuhan materiil, dan lebih menekankan pada kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan dari pada individualisme.

1.     Identitas bersama

Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik ialah faktor primordial, seperti suku bangsa, ras atau agama. Oleh karena itu ,ikatan keturunan dan suku bangsa atau ikatan agama yang terwujud dalam diri seorang pemimpin yang dominan ,seperti sultan ,raja atau kaisar menjadi identitas bersama dalam sistem ini.

1.     Hubungan kekuasaan

Kekuasaan dalam sistem ini cenderung bersifat pribadi, negatif dan sebagian kecil lagi bersifat konsesus. Otokrat biasanya ialah seorang raja,sultan atau emir yang tak hanya mempunyai peranan simbolis yang tinggi, tetapi juga kekuasaan nyata karena ia merupakan personifikasi identitas bersama ,dan lembaga-lembaga politik yang ada. Walaupun dalam kenyataan ,ia menyerahkan pelaksanaan pemerintahan kepada para pejabat yang menjadi pembantu, tetapi kualitas pribadinya sangat menentukan cara dan corak pelaksanaan kekuasaan dalam sistem ini. Peraturan politik berlangsung di sekitar istana otokrat, dan paling luas di ibu kota sebagai pusat kekuasaan,karena kegiatan politik berlangsung di antara kelompok atau individu yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dari otokrat. Sebaliknya,anggota masyarakat yang sebagian besar di antaranya adalah petani hanya berperan sebagai penonton terhadap peraturan politik di panggung politik tingkat istana.

1.     Legitimasi Kekuasaan

Kewenangan otokrat bersumber dan berdasar tradisi.ia memiliki kewenangan karena ia merupakan keturunan dari pemimpin terdahulu. Para pendahulunya dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang harus memerintah karena asal usul dan kualitas pribadinya. Kepercayaan dan tradisi itu selalu dipelihara , dan dipertahankan oleh keturunan otokrat dengan berbagai cara,seperti mitos,legenda,dan simbol-simbol tertentu.pada pihak lain ,anggota masyarakat mengakui dan menaati kewenangan otokrat karena tradisi yang turun temurun.

1.     Hubungan Ekonomi dan Politik

Di samping terdapat jurang politik yang lebar antara penguasa dan penduduk di pedesaan ,dalam sistem otokrasi tradisional inipun terdapat jurang yang lebar dalam ekonomi ,yaitu antara otokrat dan kelompok kecil eli penguasa yang mengitarinya,yang sekaligus juga merupakan pemegang kekayaan dan massa petani yang memiliki apa-apa selain tenaga mereka. Para petani kebanyakan bertindak sebagai penggarap tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh tuan tanah.

1.     Sistem Politik Totaliter

Sistem politik toataliter sangat menekankan konsesus total di dalam masyarakatnya tetapi konflik total pula dengan musuhnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun,untuk mencapai konsesus total tidak hanya dilakukan dengan indoktrinasi ideologi, tetapi juga dengan pelaksanaan kekuasaan paksaan yang luas dan mendalam.

Sistem politik ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu komunis dan fasis.Keduanya menghendaki pengaturan masyarakat secara menyeluruh atas dasar tertentu dengan kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan. Keduanya juga merupakan sistem mobilisasi massa dalam rangka membentuk manusia dan masyarakat baru ,dan dalam rangka melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. Keduanya juga menempatkan kepentingan individu di bawah kehendak dan kepentingan partai tunggal yang mengatas namakan bangsa dan negara.

Komunisme merupakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat sevara totaliter dengan suatu kediktatoran yang mewakili kaum proletar dalam (pekerja).

Fasisme merupakan pengaturan pemerintah dan masyarakat secara totaliter dengan suati kediktatoran tunggal yang sangat nasionalistis ,rasionalis, militeristis dan imperialistis.

Fasisme didasarkan pada nasionalisme yang chauvinistik, rasialistis, dan militeristis (negara polisi), maka komunisme lebih mendasarkan diri pada ideologi komunisme yang doktriner dan yang bersifat eskatalogis (masyarakat tanpa kelas, sama rata sama rasa).

1.     Komunis

1.     Kebaikan bersama

Sistem ini ditandai dengan prinsip sama rata, sama rasa dalam bidang ekonomi, dan sekularisme yang radikal tatkala agama digantikan dengan ideologi komunis yang bersifat doktriner dan eskatologis. Kebebasan politik individu dan hak-hak sipil untuk mengkritik penguasa partai tidak dijamin, tetapi sangat menekankan pada kemerdekaan nasional dan bebas dari penindasan asing. Selain itu, berupaya keras menjamin kebutuhan materiil khususnya kebutuhan pokok secara merata sebagai pelaksanaan prinsip sama rata, sama rasa, dan kebutuhan moril sebagai perwujudan sekularisme, radikal, yang memandang tujuan-tujuan yang bersifat materiil mengandung kepuasan moral. Jadi , kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara, dan bangsa ( kolektivisme).

1.     Identitas bersama

Faktor sakral yang mempersatukan masyarakat dalam sistem ini ialah ideologi yang bersifat doktriner dan eskatologis.Seluruh anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut, setidak-tidaknya tidak menampakkan pembangkangan terhadap ajaran tersebut. Elit yang bertindak sebagai pelaksana ideologi berusaha membentuk manusia dan masyarakat baru dengan cara mengindoktrinasikan ajaran kepada semua warga masyarakat melalui sekolah , media massa, organisasi-organisasi yang menjadi bagian-bagian dari partai lembaga kader dan lembaga resosialisasi.  Ideologi ini dijadikan sebagai tujuan dan pandangan hidup bagi seluruh penduduk sehingga acap kali ideologi ini disebut sebagai agama politik.

1.     Hubungan kekuasaan

Kekuasaan dalam sistem ini dimonopoly dan dilaksanakan secara sentral dengan partai tunggal.Kekuasaan paksaan yang dilaksanakan oleh militer dan polisi rahasia lebih menonjol dari pada kekuasaan konsesus. Lingkup kekuasaan partai pemerintah sangat luas terutama lebih ditekankan pada sistem pemerintahan , pembangunan infrastruktur ekonomi, pengadaan, dan distribusi barang dan jasa kepada semua individu.

1.     Legitimasi kewenangan

Dasar kewenangan pemimpin dalam sistem ini berupa peranan mereka sebagai ideologi, yaitu penafsir dan pelaksana ideologi yang bersifat doktriner dan eskatalogis. Pada pihak lain, anggota masyarakat menaati kewenangan pemimpin partai dan pemerintah tetapi juga pemegang kewenangan memiliki kemampuan menggunakan kekuasaan paksaan yang sangat luas dan mendalam.

1.     Hubungan politik dan ekonomi

Pemerintah yang dikelola oleh partai tunggal mengendalikan kegiatan ekonomi dalam koordinasi unit ekonomi maupun dalam pengadaan barang dan jasa.Dengan kemajuan teknologi dan industrialisasi sistem ekonomi ini memiliki kemampuan menghasilkan dan mendistribusikan kebutuhan pokok yang relatif merata kepada semua warga.Pada perkembanganny kemampuan memproduksi barang dan jasa menjadi menurun karena motivasi berprestasi pekerja sangat rendah dan aparat partai telah berubah menjadi kelas penguasa yang konservatif.

1.     Sistem politik demokrasi

Sistem politik demokrasi secara ideal adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsesus, artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat , persaingan dan pertentangan di antara indivdu, di antara berbagai kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah.

1.     Kebaikan bersama

Persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin dengan hukum.Setiap individu mempunyai kesempatan untuk mengejar tujuan hidupnya.Untuk itu, setiap individu harus menggunakan kesempatan politik dengan menggabungkan diri ke dalam organisasi sukarela untuk bersama-sama mempengaruhi pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka.

1.     Identitas bersama

Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik demokrasi ialah bersatu dalam perbedaan.Contohnya bhineka tunggal ika. Dasar yang sama itu berupa keterikatan pada lembaga demokrasi, saling percaya, dan kesediaan hidup berdampingan secara rukun dan damai dan kesediaan berkompromi dan bekerjasama. Tujuan yang sama iu berupa pengembangan seluruh potensi individu secara maksimal, dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

1.     Hubungan kekuasaan

Dalam sistem politik demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang relatif merata di antara kelompok sosial dan lembaga pemerintahan. Situasi ini akan menimbulkan persaingan dan saling kontrol antara kelompok satu dan yang lainnya (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dan antara kelompok sosial serta lembaga pemerintah. Akan tetapi, pada pihak lain baik kelompok-kelompok sosial maupun lembaga-lembaga pemerintah mempunyai suatu kesadaran dan kesepakatan bersama bahwa kekuasaa hanya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan kesejahteraan umum diperlukan kesediaan untuk berkompromi dan bekerjasama.

1.     Legitimasi kekuasaan

Prinsip kewenangan dan legitimasi dalam sistem ini bersifat prosedural yang diatur dalam konstitusi.Artinya penguasa mendapatkan kewenangan berdasarkan prosedur yang disusun dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, sedangkan anggota masyarakat menaati kewenangan penguasa. Dengan demikian , konstitusi atau peraturan perundang-undangan sebagai prinsip kewenangan dan legitimasi juga menggunakan pola keseimbangan antara konflik dan konsesus.

1.     Hubungan politik dengan ekonomi

Berdasarkan koordinasi ekonomi maupun dalam pemilikan barang dan jasa , pemerintah dan swasta ikut ambil bagian secara aktif sesuai dengan setiap porsinya.  Akan tetapi dengan tampilnya pemerintah sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum dalam koordinasi unit ekonomi dan kepemilikan sarana dan alat produksi, pemerintah akan dapat memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa.

Sistem politik demokrsi membiarkan semua sub kultur berkembang sehingga akan melahirkan pluralisme atau kemajemukan. Demokrasi menghendaki konstitusi dan demokrasi menghendaki sumber-sumber ekonomi yang cukup untuk didistribusikan kepada masyarakat.Sistem politik demokrasi berupa adanya prosedur dan mekanisme penentuan pemerintah berdasarkan kedaulatan rakyat dan adanya aturan maen bagi kelompok-kelompok untuk bersaing mempengaruhi pemerintah demi membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat.

1.     Negara berkembang

Sejumlah sistem politik dapat dideskribsikan berdasarkan model itu , seperti oligarki tradisional, populis, dan birokratis- otoriter atau birokrasi- negara. Dari segi rezim politik sistem politik birokratis otoriter ditandai dengan pluralisme terbatas dengan cara menerapkan koorporatisme negara sebagai sistem perwakilan kepantingan dan kooptasi dan represi terhadap pihak oposisi. Negara yang berkembang sistem politiknya sedang mencari bentuk yang selaras dengan tingkat perkembangan masyarakat maupun kultur dan struktur masyarakatnya. Kekuasaan dimonopoly dan dilaksanakan secara sentral oleh militer, tekhnokrat dan birokrat. Pihak yang memerintah melakukan depolitisasi atas berbagai alternatif pembangunan yang pada dasarnya merupakan masalah politik dengan cara mamperlakukan masalah-masalah itu sebagai soal teknik rasional belaka. Mentaliras teknokratis lebih menonjol dari pada penggunaan bentuk ideologi yang terelaborasikan secara terinci dalam pembuatan kebijakan pembangunan.Ciri ini yang menyebabkan sistem ini disebut birokratis.

Sistem itu yang didasarkan pada basis legitimasi yang beraneka, yaitu campuran terpadu antara distribusi kebutuhan materiil,simbolis dan legal rasional (pemilihan umum dan proses perundang-undangan). Basis legitimasi yang bersifat campuran inilah yang menyebabkan mengapa perubahan dan peralihan distribusi kebutuhan materiil yang merupakan produk proses politik –tidak menimbulkan krisis legitimasi.

1.4 ANALISIS

• Aristoteles mendefinisikan negara sebagai “komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Doktrin Aristoteles berupaya mempertahankan pluralitas esensial dari negara dan menjadikan tubuh politik sebagai suatu keseluruhan bagian-bagian fungsional yang beragam dan komplementer yang disatukan oleh pencapaian tujuan umum dimana watak manusia mendorong mereka untuk saling bekerja sama. Pendapat Aristoteles ini sesuai dengan teori sosialisme/ komunisme yang didalamnya mengagungkan kapital milik bersama seluruh masyarakat atau milik negara sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Kepemilikan bersama kapital atau kepemilikan kapital oleh negara adalah dewa diatas segala dewa, artinya semua yang ada di dunia harus dijadikan kapital bersama seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sistem kerja sama, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, dan distribusi hasil kerja berdasar prestasi kerja yang telah diberi. Namun ideologi ini lambat laun runtuh karena sosialisme/ komunisme dinilai bercorak otoriterianisme yang menekan rakyat sampai pada titik optimal, melalui rekayasa politik yang serba sentralistik dan top-down menyebabkan rezim makin otoriter,rakyat makin tertekan,yang pada akhirnya menumbuhkan dua dampak sekaligus.Di satu segi,rezim makin represif,dan bahkan banyak yang korup seperti yang terjadi di Jerman Timur dan Bilgaria,sedang dipihak lain rakyat tidak memiliki inisiatif. Masalah ini biasanya sering terjadi dalam negara yang menganut sistem politik komunis yang ditandai dengan prinsip sama rata, sama rasa dalam bidang ekonomi, dan sekularisme yang radikal tatkala agama digantikan dengan ideologi komunis yang bersifat doktriner dan eskatologis. Kebebasan politik individu dan hak-hak sipil untuk mengkritik penguasa partai tidak dijamin, tetapi sangat menekankan pada kemerdekaan nasional dan bebas dari penindasan asing. Selain itu, berupaya keras menjamin kebutuhan materiil khususnya kebutuhan pokok secara merata sebagai pelaksanaan prinsip sama rata, sama rasa, dan kebutuhan moril sebagai perwujudan sekularisme, radikal, yang memandang tujuan-tujuan yang bersifat materiil mengandung kepuasan moral. Jadi , kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara, dan bangsa ( kolektivisme).

• Saint Augustine Santo Agustinus menyatakan perubahan utama yang dibawa pemikiran Kristen adalah untuk memoderasi Stoicisme dan teori keadilan dunia Romawi, dan menekankan peran negara dalam menerapkan rahmat sebagai contoh moral . Anggapan ini bila dianalisis merupakan bagian dari ideologi/ paham keagamaan yang senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita serta moralnya pada suatu ajaran agama tertentu. Gerakan-gerakan politik yang mendasar pada suatu ideologi keagamaan lazimnya sebagai sauatu reaksi atas ketidakadilan, penindasan, serta pemaksaan terhadap suatu bangsa, etnis, ataupun kelompok yang mendasarkan pada suatu agama. Hal semacam ini sering terjadi pada negara yang menganut sistem politik otokrasi tradisional. Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik ini ialah faktor primordial, seperti suku bangsa, ras atau agama. Oleh karena itu ,ikatan keturunan dan suku bangsa atau ikatan agama yang terwujud dalam diri seorang pemimpin yang dominan ,seperti sultan ,raja atau kaisar menjadi identitas bersama dalam sistem ini.

•  Ibnu Khaldun (abad ke-14) dianggap sebagai salah satu ahli teori politik terbesar. Beliau mendefinisikan pemerintah sebagai sebuah lembaga yang mencegah ketidakadilan. Di era modern terutama dengan munculnya radikalisme Islam sebagai gerakan politik, pemikiran politik telah dihidupkan kembali di dunia Muslim. Dalam sistem pemerintahannya, negara yang menganut ideologi islam biasanya selalu mempertimbangkan keputusan menggunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat islam.

• Niccolò Machiavelli menyajikan pragmatis konsekuensialis pandangan yang cenderung politik, dimana baik dan jahat hanya cara yang digunakan untuk mewujudkan sebuah akhir, yaitu negara yang aman dan kuat. Thomas Hobbes , yang terkenal dengan teori tentang kontrak sosial , memperluas pandangan ini di awal abad ke-17 selama Renaisans Inggris . Meskipun tidak Machiavelli maupun Hobbes percaya pada hak ilahi dari raja-raja, mereka berdua percaya pada keegoisan yang melekat pada individu. Kepercayaan itu yang membawa mereka  mengadopsi kekuasaan pusat yang kuat sebagai satu-satunya cara mencegah disintegrasi tatanan sosial. Sesuai perkembangan jaman, anggapan ini sesuai dengan ideologi komunis. Negara yang menganut sistem politik komunis ini biasanya bermain politik dibelakangnya. Pada awalnya menginginkan negara yang aman atau kuat, tetapi dalam diri seseorang pasti ada suatu keegoisan yang telah melekat yang memberontak dirinya untuk memperoleh kepentingannya sendiri.

• Industrialisasi dan era modern menghasilkan revolusi paralel dalam pemikiran politik. Urbanisasi dan kapitalisme sangat mengubah wajah masyarakat. Selama periode yang sama, gerakan sosialis mulai terbentuk. Pada pertengahan abad ke-19, Marxisme dikembangkan, dan sosialisme secara umum memperoleh peningkatan dukungan rakyat, sebagian besar dari kelas pekerja perkotaan. abad 19-an, abad sosialisme dan serikat buruh didirikan anggota dari lanskap politik. Selain itu, berbagai cabang anarkisme , dengan pemikir seperti Bakunin , Proudhon atau Kropotkin , dan sindikalisme juga menjadi terkenal. Di dunia Anglo-Amerika, anti-imperialisme dan pluralisme mulai mendapatkan uang pada pergantian abad. Perang Dunia I adalah peristiwa DAS dalam sejarah manusia. Para Revolusi Rusia pada 1917 (dan yang sejenis, meskipun kurang berhasil, revolusi di banyak negara Eropa lainnya) membawa komunisme – dan khususnya teori politik Leninisme , tetapi juga pada tingkat yang lebih kecil Luxemburgism (bertahap) – di panggung dunia. Pada saat yang sama, demokrasi sosial partai memenangkan pemilihan dan pemerintah dibentuk untuk pertama kalinya, sering sebagai akibat dari pengenalan hak pilih universal . Namun, sekelompok ekonom Eropa tengah yang dipimpin oleh AustriaLudwig von Mises dan Friedrich Hayek diidentifikasi yang kolektif dasar-dasar untuk berbagai baru sosialis dan fasis doktrin kekuasaan pemerintah sebagai berbagai merek politik totalitarianisme . Banyak sistem politik yang berkembang cepat saat itu, tetapi pada dasarnya menggunakan sistem politik totaliter. Sistem politik totaliter ini sangat menekankan konsesus total di dalam masyarakatnya tetapi konflik total pula dengan musuhnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun,untuk mencapai konsesus total tidak hanya dilakukan dengan indoktrinasi ideologi, tetapi juga dengan pelaksanaan kekuasaan paksaan yang luas dan mendalam. Sistem politik ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu komunis dan fasis. Keduanya menghendaki pengaturan masyarakat secara menyeluruh atas dasar tertentu dengan kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan. Keduanya juga merupakan sistem mobilisasi massa dalam rangka membentuk manusia dan masyarakat baru ,dan dalam rangka melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. Keduanya juga menempatkan kepentingan individu di bawah kehendak dan kepentingan partai tunggal yang mengatas namakan bangsa dan negara. Komunisme merupakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat sevara totaliter dengan suatu kediktatoran yang mewakili kaum proletar dalam (pekerja). Fasisme merupakan pengaturan pemerintah dan masyarakat secara totaliter dengan suati kediktatoran tunggal yang sangat nasionalistis ,rasionalis, militeristis dan imperialistis. Fasisme didasarkan pada nasionalisme yang chauvinistik, rasialistis, dan militeristis (negara polisi), maka komunisme lebih mendasarkan diri pada ideologi komunisme yang doktriner dan yang bersifat eskatalogis (masyarakat tanpa kelas, sama rata sama rasa).